Friday, October 7, 2022
spot_img
spot_img

BPK Sebut Rp6,93 Triliun Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Tanggapan Risma

Jakarta, Aktualiti.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini merespon BPK soal indikasi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun.

Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebut ada penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6,93 triliun.

Menurut Risma, temuan dari BPK adalah temuan sementara berdasarkan hasil audit seperti yang dilakukan BPK dan diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.

Baca juga : Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Tertinggi di ASEAN

“Jadi memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu Alhamdulillah 5 hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma.

Risma melanjutkan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial akan menjawab temuan tersebut.

“Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi di cek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar Mensos.

Sebelumnya, Anggota BPK Achsanul Qosasi menyatakan terdapat dana bansos sebesar Rp 5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini artinya beberapa orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima.

Baca juga : Demi Tahan Harga Pertalite, Pemerintah Terpaksa Nombok Rp520 Triliun

Menurut BPK, dari total dana bansos sebesar 120 triliun, ada penyaluran sebesar Rp 5,5 trilun tidak masuk dalam DTKS

Achsanul mengatakan, ada masalah pembaruan data karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.

Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos.

Editor : Mochamad Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini