Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

BPKP: Produk Lokal Dominasi E Katalog, Sayang Transaksi Impor Masih Tinggi

Jakarta, Aktualiti.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan pada minggu ketiga Juni ini, produk dalam negeri mampu dominasi e-katalog nasional, namun sayang transaksi impor masih lebih tinggi.

“Alhamdulillah sampai 13 Juni kemarin PDN (produk dalam negeri) yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor,” ujarnya dalam Rakornas Pengawasan Intern pada Selasa, 14 Juni 2021.

Ia melanjutkan, sampai Triwulan satu, produk impor masih mendominasi e katalog nasional, baik dari sisi produk tayang maupun transaksi. Kini setelah terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022, tepatnya minggu ketiga Mei 2022, produk lokal mulai mendominasi jam tayang produk di e-katalog nasional, meski dari sisi transaksi masih kalah dari barang-barang impor.

Hal tersebut patut disayangkan, karena tingginya produk lokal yang tayang masih kalah dengan produk impor. Ateh mengatakan bahwa pemerintah melalui beberapa kementrian dan lembaga masih doyan belanja produk impor.

Dari data BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog yang sudah ada produk lokalnya.

Baca juga : Singgung Kementrian Hingga Pemda Masih Banyak Impor, Jokowi: Alasannya Banyak Sekali

Ateh menambahkan, realisasi belanja produk dalam negeri juga masih jauh dari target. Kini pemerintah baru mendapatkan Rp 180,72 triliun atau 46,18 persen dari target utama yaitu Rp 400 triliun.

Menurutnya, keengganan membeli produk lokal dipicu oleh harga produk lokal yang relatif lebih tinggi. Dari sampel pengujian BPKP, 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau sekitar 66 persen harganya lebih murah dari produk lokal.

Selain itu, ia menyebutkan adanya permasalahan pada tahap perencanaan belanja. Pemerintah kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk-produk dalam negeri.

“Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai produk dalam negeri dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal,” ucap dia.

Menurut Ateh, pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktifitas ekonomi dalam negeri.

“Hal ini memerlukan penguatan tata kelola pengendalian dan pengawasan interen yang efektif,” kata Ateh.

Presiden Joko Widodo juga meminta agar BPKP turut mengawal prioritas belanja produk dalam negeri.

“Saya minta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil,” tegas Jokowi.

Editor : Mochamad Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini