Thursday, September 29, 2022
spot_img
spot_img

Enam Partai Politik Tolak Kenaikan BBM, Ini Alasannya

Jakarta, Aktualiti.com – Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin gencar di masyarakat. Penolakan kenaikan harga BBM pun tak kalah gencarnya, mulai dari masyarakat hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Penolakan kenaikan harga BBM datang dari beberapa fraksi di antaranya yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Sejahtena (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Mengutip dari CNBC Indonesia, menanggapi hal ini anggota DPR RI fraksi PKS Saidah Uluputty mengatakan bahwa harga BBM akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.

“Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani yang mengeluhkan akan hal ini. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jelas akan memberatkan mereka yang sehari-hari sangat tergantung terhadap BBM jenis solar yang harganya makin naik,” ucap Saidah saat menginterupsi Sidang Paripurna, Selasa (30/8/2022).

Pemerintah sampai saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Legislator Dapil Maluku tersebut bahkan menyebut solar sulit ditemukan di daerah tertentu.

“Sampai saat ini, solar sangat sulit ditemukan sehingga nelayan itu tidak bias melaut, padahal itu satu-satunya sumber mata pencarian mereka, jika sudah begitu tentu tidak akan ada pemasukan, jelas akan berdampak,” ujar dia.

Sedangkan dari Fraksi Partai Demokrat melalui anggotanya, Muslim, juga menyatakan keberatan soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

“Mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan, kami memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit, sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam,” tutur Muslim.

Baca juga : BBM Naik, PBNU: Pemerintah dan DPR Harus Jujuri

Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, Muslim meminta pemerintah untuk mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang belum memiliki nilai urgensi, seperti anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Tak hanya itu, pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi,” bebernya.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI, Misbakhun. Menurut dia, ongkos pemerintah untuk menahan harga BBM yang mencapai Rp502,4 triliun sudah termasuk mahal.

“Saya termasuk belum setuju BBM dinaikkan karena mengingat BBM kita sudah disubsidi. Jika menggunakan harga kekinian untuk BBM subsidi akan memberikan pukulan ke masyarakat kelas menengah bawah, sehingga kalau terjadi lonjakan konsumsi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi,” beber Misbakhun.

Reporter: M. Asnawi Kholil

Sumber : CNBC Indonesia

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini