Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Jokowi Dorong Para Menteri Hingga Bupati Pakai Kendaaran Listrik

Bekasi, Aktualiti.com – Presiden Jokowi dorong para menteri hingga bupati untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Hal ini telah ditandatangani dalam Inpres Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil dinas pemerintah pusat dan daerah.

Seperti dikutip detikcom, Kamis (15/9/2022), Inpres ini dipaparkan dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

Baca Juga: Harga Mobil Listrik di Indonesia

Tanggapan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Inpres itu wujud komitmen Jokowi melakukan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru terbarukan.

“Untuk mewujudkan desain besar itu, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” kata Moeldoko, Kamis (15/9/2022)

Menurutnya, Inpres Nomor 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mulai dari sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia. Juga kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, sampai para bupati/wali kota.

Tanggapan Erick Thohir

Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga menanggapi Inpres tersebut merupakan solusi yang tepat dalam membendung dampak kenaikan minyak mentah di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia .

“Karena saat (penggunaan kendaraan listrik) itulah (merupakan) momentum yang tepat. Harga BBM dunia naik tidak terkendali dan harga (BBM) di dalam negeri terpaksa disesuaikan supaya konsumsi BBM dapat dikurangi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Jokowi juga menekan dalam penyusunan alokasi anggaran subsidi sebagai dukungan program percepatan penggunaan kendaraan listik.

“Para gubernur, bupati dan wali kota untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah daerah,” begitu bunyi instruksi Kedua butir 17 Inpres 7/2022.

Dengan adanya kebijakan ini, diduga bisa menghemat devisa lebih dari Rp2.000 triliun. Dan juga hal ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian energi nasional bagi Indonesia.

Reporter: Badri Tamami
Editor: Royhan Zein

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini