Saturday, October 1, 2022
spot_img
spot_img

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO, Ini Dampaknya!

Jakarta, Aktualiti.com – Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) mulai tanggal 28 April 2022. Hal itu beliau sampaikan setelah menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat 22 April 2022.

“Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, dirinya akan memantau dan mengevaluasi terus kebijakan ini. Hal ini demi tercapainya minyak goreng yang melimpah di dalam negeri dengan harga yang murah.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” tegas Presiden Jokowi.

Ada banyak pro dan kontra dalam rencana kebijakan tersebut. Berikut Aktualiti.com merangkumnya.

1. Berpotensi Ulangi Kejadian Batu Bara

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO berpotensi mengulangi kesalahan pemerintah yang juga pernah menyetop penjualan batu bara ke luar negeri pada Januari 2022 lalu.

“Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batubara pada januari 2022 lalu. Apakah masalah selesai? Kan tidak justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. Cara-cara seperti itu harus dihentikan,” ujar Bhima.

2. Untungkan Negara Pesaing

Selain berpotensi mengulangi kejadian batu bara, kebijakan ini juga akan menguntungkan negara pesaing utama Indonesia dalam peta ekspor CPO dunia yaitu Malaysia.

“Pelarangan ekspor akan untungkan Malaysia sebagai pesaing CPO Indonesia sekaligus negara lain yang produksi minyak nabati alternatif, seperti soybean oil dan sunflower oil yakni AS dan negara di Eropa,” ucap Bhima.

3. Memangkas Cadangan Devisa Negara

Bhima menyebut, penerapan kebijakan penghentian ekspor CPO tersebut justru akan memangkas cadangan devisa negara. Dia memprediksi, cadangan devisa yang bakal menguap mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp43 triliun.

Pernyataan tersebut merujuk data nilai ekspor CPO pada Maret 2022 yang cukup besar yaitu USD 3 miliar. Jika kebijakakan benar diterapkan, maka devisa negara akan menguap seniali tersebut.

“Jadi, estimasinya bulan Mei apabila asumsinya pelarangan ekspor berlaku 1 bulan penuh kehilangan devisa sebesar USD 3 miliar,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk Ironi Negara Penghasil Sawit Terbesar, Senin (25/4).

4. Membanjiri Stok Minyak Goreng Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengamini keputusan Jokowi untuk melarang ekspor minyak goreng dan CPO. Menurutnya keputusan ini membuat masyarakat tidak kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga yang tentunya terjangkau.

“Karena para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan, dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Darto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin 25 April 2022

5. YLKI Dukung sebagai Bentuk Hukuman Terhadap Industri CPO

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendukung keputusan Presiden Joko Widodo tersebut. Ia menilai industri CPO terlalu jumawa dengan tidak memberikan ruang relaksasi terhadap harga minyak goreng di pasar domestik di tengah mahalnya harga CPO dunia.

“Industri CPO benar-benar hanya menggunakan standar CPO dunia (yang masih tinggi). Dan memasok minyak goreng domestik (dengan harga) sangat tinggi pula,” ujar Tulus.

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini