Friday, October 7, 2022
spot_img
spot_img

Menkeu: Kenaikan Harga BBM Adalah Upaya Terakhir Pemerintah

Jakarta, Aktualiti.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa upaya menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite dan Solar merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkeu pada Acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu, 7 September 2022.

“Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan langkah merupakan upaya terakhir, karena sebetulnya kenaikan harga BBM ini sudah mulai terjadi sebetulnya sejak tahun 2021 dalam hal ini semester kedua dimana harga-harga komoditas mulai naik,” jelas Menkeu dilansir dari situs resmi kemenkeu.go.id.

Menkeu menjelaskan bahwa asumsi harga BBM saat menentukan APBN 2022 sebesar US$63 per barel. Namun, pelonjakan terjadi terutama karena imbas perang antara Rusia dan Urkraina serta sanksi ekonomi terhadap Rusia yang merupakan produsen minyak dunia.

Akibatnya, harga Indonesia Crude Petroleum (ICP) meningkat diatas US$100 per barel. Karenanya, kenaikan diluar asumsi ini menimbulkan tekanan dan pilihan kebijakan bagi Pemerintah untuk membebankan kenaikan dari harga ini langsung kepada masyarakat atau ditahan.

Pemerintah juga sebagai langkah awal antisipasi, mengambil kebijakan untuk menaikan anggaran subsidi BBM yang awalnya Rp152 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp502,4 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

“Kita mencoba menahan bahkan kalau perlu harus menaikan anggaran subsidi dan kompensasi hingga 3 kali lipatnya yaitu dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun, itupun dilakukan,” tutur Menkeu.

Kebetulan, lanjut Menkeu, kita memang mendapatkan windfall dari kenaikan harga-harga komoditas sekitar Rp420 triliun. Jadi, semua kenaikan ini, pendapatan yang naik ini kita alokasikan untuk menahan kenaikan harga BBM dunia.

Menurut perhitungan pemerintah, asumsi ICP yaitu US$100 per barel dan kurs Rp 14.450 per dolar, serta volume untuk Pertalite 23 juta kilo liter dan Solar 15 juta kilo liter.

Namun, melihat sudah mulai pulihnya ekonomi dan aktivitas masyarakat, anggaran subsidi yang telah direvisi keatas juga dirasa tidak mencukupi.

Volume Pertalite, lanjut Menkeu, diperkiran melonjak menjadi 29 juta kilo liter dan Solar 15 juta kilo liter serta kurs Rp 14.800 per dolar. Dengan demikian, kenaikan kebutuhan subsidi menjadi jauh lebih tinggi mencapai Rp 689 triliun.

Pertimbangan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi ini karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang dalam kemampuan ekonominya lebih baik.

“Untuk Pertalite 86 persen penggunanya yakni rumah tangga dimana 80 persen merupakan kelompok mampu, dan untuk Solar lebih ekstrim 95 persen digunakan oleh kelompok mampu. Inilah yang kemudian menuju kepada pilihan untuk menyesuaikan harga BBM,” pungkas Menkeu.

Reporter : Ali Ruhiyat

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini