Thursday, September 29, 2022
spot_img
spot_img

Rapat Pleno KNEKS, 8 dari 13 Program Industri Halal Sudah Terlaksana

Jakarta, Aktualiti.com– Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menggelar rapat pleno kedua yang dilaksanakan pada, Senin (30/5). Rapat bertajuk “Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia” itu merupakan lanjutan dari Pleno Pertama pada 30 November 2021 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, hasil rapat KNEKS mencatat, ada 8 dari 13 program yang sudang terlaksana. Diharapkan realisasi program yang ada akan memberikan efek ganda bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Rapat pleno menjadi sarana tempat untuk melihat aspek pertama pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pada saat sama pasca-pandemi, kita perlu memulihkan ekonomi, sekaligus membangun perekonomian Islam atau Syariah,” katanya dalam konferensi pers.

Ada tujuh poin utama yang disampaikan Sri Mulyani terkait hasi rapat pleno KNEKS, yang pertama ialah dalam rangka pengembangan industri halal.

Masterplan Industri Halal Indonesia disusun sebagai strategi besar pengembangan industri halal periode 2022-2029, yang rencananya akan diluncurkan pada kuartal IV/2022.

Kedua, perlu dibentuk sebuah Konsorsium Riset Halal dalam rangka tindak lanjut pendirian Pusat Riset Halal Nasional oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ketiga, skema KPBU Syariah ini menjawab tantangan pembiayaan syariah dalam pembangunan nasional, seperti program konversi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana Pemda Riau saat ini sedang melakukan konversi Bank Riau Kepri berbasis Syariah.

Dalam proyek KPBU Kementrian PUPR yang dilakukan sejak 2015, kontribusi pembiayaan syariah mencapai Rp 10,62 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar, dan Rp 770 miliar.

“Kami berharap pembiayaan syariah ini akan bisa diakselerasi, karena memang di Kemen PUPR banyak proyek yang bisa didesain multiyear dalam bentuk pembiayaan KPBU Syariah,” ungkapnya.

Keempat, wakaf uang diharapkan terus tumbuh dengan signifikan dibarengi dengan tata kelola yang transparan, hati-hati, dan berkelanjutan bagi para nazhir, sehingga manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kelima, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terus mendukung agar jumlah penyelenggara Securities Crowdfunding Syariah semakin bertambah, seperti untuk percepatan ekspor UKM Industri halal yang telah dimulai melalui Kelompok Kerja Indonesia Halal Export Incorporated.

Keenam, demi mendukung semangat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di beberapa daerah, maka KNEKS dengan resmi membentuk  Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Provinsi Sumatera Barat, dan akan segera diiikuti beberapa pemda lain seperti Jawa Barat dan Riau.

Dengan adanya KDEKS, diharapkan perkembangan ekonomi syariah di daerah bisa terakselerasi dengan baik melalui koordinasi dan sinkronisasi program KNEKS pusat.

Ketujuh, program KNEKS Kuliner Halal Aman dan Sehar menuai respon sangat baik dari beberapa pemda. Kolaborasi antara KNEKS, Kementerian Kesehatan, BPJPH, dan pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa pilot project Zona KHAS, yakni di DKI Jakarta dan Bukit Tinggi.

Kedepannya, beberapa daerah juga telah mengajukan untuk membangun zona KHAS, seperti kota Bandung dan Makassar.

Editor : Mochamad Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini