Tuesday, October 4, 2022
spot_img
spot_img

Sri Mulyani Targetkan 2023 Penerimaan Pajak Tembus Rp 2000 Triliun

Jakarta, Aktualiti.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 menargetkan penerimaan perpajakan Indonesia mencapai Rp2.016,9 triliun atau naik sebesar 4,8 persen dari tahun ini yaitu sebesar Rp1.924,9 triliun.

“Tumbuh 4,8 persen. Kenapa kita berikan estimasi pertumbuhan yang modest? Karena penerimaan pajak tahun 2021-2022 ada semacam durian runtuh (windfall) dari komoditas. Karena tahun depan itu tidak akan berulang maka untuk komoditasnya mungkin lebih soft”, ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta pada Selasa (16/8/2022).

Penerimaan perpajakan Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh 4,8 persen atau lebih rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun 2022 penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1,924,9 triliun atau tumbuh 24,4 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp1.547,8 triliun. Bahkan penerimaan perpajakan Indonesia pada tahun 2021 yang sebesar Rp1.547,8 triliun juga tumbuh sebesar 20,4 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.285,1 triliun.

“Hal tersebut karena penerimaan pajak di dua tahun terakhir terdorong oleh adanya windfall dari kenaikan harga komoditas seperti pada tahun 2021 terdapat sumbangan windfall dari harga komoditas sebesar Rp117 triliun dan tahun ini sebesar Rp279 triliun. Jadi tahun ini ada extra revenue yang berasal dari windfall maupun PPS”, ujar Sri Mulyani.

Baca juga : Jokowi Ingin Indonesia Capai Swasembada Jagung Tahun 2024

Sri Mulyani juga mangatakan kesempatan mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas tidak akan kembali terjadi untuk tahun 2023, sehingga penerimaan pajak diperkirakan sebesar Rp1.715,1 triliun atau tumbuh 6,7 persen dibandingkan tahun ini yaitu sebesar Rp1.608,1 triliun.

Kebijakan pajak tahun depan akan difokuskan pada implementasi aturan turunan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Kemudian juga penguatan reformasi dibidang sumber daya manusia (SDM), organisasi, proses bisnis, pengawasan dan penegakan hukum sekaligus pemberian insentif pajak yang terarah atau terukur.

Sementara penerimaan kepabean dan cukai tahun depan diprediksi sebesar Rp301,8 triliun atau turun 4,7 persen dari tahun ini yaitu sebesar Rp316,8 triliun karena adanya aspek komoditas.

Untuk tahun ini komoditas memberikan sumbangan Rp48,9 triliun sedangkan tahun depan diperkirakan hanya memberikan sumbangan kepada bea dan cukai sebesar Rp9 triliun. “makanya level dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini”, ujar Sri mulyani.

Kebijakan kepabeanan dan cukai tahun depan akan fokus pada pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE) untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional. Selain itu, bea cukai juga fokus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pre-clearance, clearance dan post-clearance atau audit. Terakhir, bea dan cukai turut memperkuat harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas serta kawasan industri hasil tembakau (KIHT).

Sri Mulyani juga mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan karena pemulihan ekonomi dunia tahun depan diprediksi mengalami pelemahan lebih lanjut akibat gejolak ekonomi global.

Reporter: M. Asnawi Kholil

Editor : M Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini