Saturday, October 1, 2022
spot_img
spot_img

Awardee LPDP adalah Aset Negara bukan Beban Negara

Kontributor : Dani Azkiyak
Editor : Siti Aminataz Zuhriyah

Jakarta, Aktualiti.com – Hampir satu dekade negara memberikan pembiayaan penuh bagi siapapun yang lolos seleksi untuk melanjutkan pendidikan secara gratis dalam bentuk beasiswa LPDP.

Menurut data yang dikutip dari pemaparan Direktur Utama LPDP Kemenkeu, Andin Hadiyanto pada Selasa, 9 Agustus 2022, Total penerimaan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak 29.872 orang sejak 2013 hingga Desember 2021. Jumlah itu terdiri dari 27.248 penerima beasiswa penuh dan 2.724 penerima beasiswa parsial.

Jumlah tersebut sangat banyak, mengingat dana yang dikelola lembaga di bawah tiga kementerian per Desember 2021 dan yang cair di tahun 2022 sebesar 122 Triliun.

Anggaran 122 Triliun ini merupakan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang berasal dari anggaran pendidikan yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola sebagai Dana Abadi.

Tentu biaya 122 Triliun ini bukanlah angka yang kecil, dana tersebut diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas untuk generasi yang akan datang melalui pendidikan.

Hal tersebut sejalan dengan visi, tujuan, dan juga spirit yang dibangun dalam LPDP, yaitu mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang tentunya agar berbakti pada negara.

Oleh karenanya, wajib hukumnya bagi siapapun para awardee LPDP, setelah lulus mempunyai kesadaran untuk bahu-membahu membangun negeri di masing-masing bidang yang telah dikuasai.

Apalagi, dalam proses seleksi, wawasan kebangsaan menjadi salah satu topik yang diujikan serta di sela-sela proses seleksi seluruh calon awardee LPDP wajib menyetujui seluruh ketentuan yang salah satu klausulnya mewajibkan pulang selambat-lambatnya 90 hari setelah kelulusan.

Serta mewajibkan bagi para alumninya untuk berkontribusi di Indonesia sekurang-kurangnya dua kali masa studi.

Tercatat dalam keterangan, Direktur Utama LPDP menyebutkan jumlah alumni LPDP per hari ini sebanyak 15.930.

Namun belakangan ini muncul persoalan, dimana banyak dari alumni yang sudah menyelesaikan studinya enggan pulang ke Tanah Air untuk mengabdi.

Tercatat sebanyak 138 alumni ogah pulang dengan berbagai macam alasan, mulai dari memanfaatkan fasilitas sekolah gratis untuk anak.

Kasus di atas biasanya terjadi pada penerima beasiswa suami istri. Ada juga yang tidak merasa berutang setelah menerima beasiswa.

Dikutip dari CNN Indonesia, Dessy Rosalina, penerima beasiswa pendidikan pascasarjana di Macquaire University, Sydney, Australia menjelaskan alasan rekan-rekan yang enggan pulang, “Maaf-maaf saja, uang negara kan dari kita juga. Saya pribadi tidak merasa berutang. Kita bayar pajak.” Ujarnya.

Hal ini tentu menjadi PR tersendiri dimana fungsi kontrol dari LPDP perlu ditingkatkan.

Para awardee LPDP yang dibiayai dari APBN merupakan investasi yang dihahrapkan menjadi aset penting negara.

Tentu dalam konsep tata kelola keuangan, aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan individu, perusahaan, atau negara dengan aharapan memberi manfaat untuk masa depan.

Akan tetapi sebaliknya, APBN yang diinvestasikan namun tidak menghasilkan apa-apa tentu menjadi beban bukan menjadi aset lagi.

Untuk apa mengeluarkan uang Triliunan untuk menggratiskan pendidikan dengan harapan menghasilkan SDM unggul namun tidak mau mengabdi atau berkontribusi balik kepada negara.

Oleh karenanya, fungsi kontrol LPDP terhadap para alumninya harus ditingkatkan. Segera tindak tegas para pelanggar, yaitu alumni yang enggan pulang.

Jumlah 138 alumni yang enggan pulang bukanlah angka yang kecil, mengingat visi besar yang diemban serta core value yang dipegang teguh LPDP sejak tahun 2013.

Jangan sampai 138 alumni ini mencoreng integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan LPDP ini jika tidak melakukan pembenahan segera.

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini