Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Awardee LPDP Ogah Pulang: Antara Hak dan Kewajiban serta Lemahnya Penindakan

Kontributor : Dani Azkiyak
Editor : Siti Aminataz Zuhriyah

Jakarta, Aktualiti.com – Sudah sepekan lebih persoalan penerima beasiswa LPDP atau awardee LPDP tak kunjung usai. Hal tersebut, bermula setelah salah satu akun twitter dengan nama @VeritasArdentur mengunggah isi percakapan melalui whatsapp atau WA yang membahas penerima LPDP enggan pulang ke Indonesia yang diunggah pada Kamis, 28 Juli 2022.

Sontak unggahan tersebut trending dan menuai banyak komentar dari netizen. Mayoritas netizen menghujat para penerima LPDP yang ogah pulang.

Padahal, beasiswa LPDP dibiayai oleh anggaran pendidikan yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola sebagai Dana Abadi.

Menurut data yang dibacakan Direktur Utama LPDP, per Desember tahun 2021 dan dana yang cair di tahun 2022, jumlah dana yang dikelola sebanyak 122 Triliun, angka yang cukup besar dan harus dikelola secara transparan dan mampu dipertanggungjawabkan.

Pantas saja berbagai tuduhan miring itu bermunculan di media sosial. Ada yang menyebut penghianat bangsa, penghisap uang pajak rakyat, dan berbagai tuduhan lainnya.

Diperparah lagi isi percakapan menyebutkan alasan penerima LPDP ogah pulang setelah lulus adalah untuk menikmati beragam fasilitas yang disediakan negara tempat mereka studi.

Adapun fasilitas yang dinikmati beragam, mulai dari menyekolahkan anak secara gratis, dan lainnya. Mirisnya, fenomena tersebut sering dilakukan oleh sepasang suami istri.

“Jadi biasanya nih mereka laki bini. Pertama, lakinya sekolah phd, minimal empat tahun kan. Jadi mereka ada kesempatan sekolahin anak gratis empat tahun. Lakinya lulus bininya lanjut tuh sekolah. Jadi lakinya ada alasan tidak balik bilangnya, menemani istri sekolah. Jadi, at least mereka dapat 10 tahun tinggal di sini (Inggris),” tulis percakapan yang diunggah di akun Twitter milik @VeritasArdentur, dikutip pada Senin, 08 Agustus 2022.

Menurut data, alumni yang belum kembali pasca studi berjumlah 138 orang. Mirisnya, sudah ada 175 orang yang dipulangkan dengan paksa setelah ada tindakan. Artinya pelanggaran ini berlangsung terus menerus dan tidak kunjung selesai.

Fenomena tersebut juga memunculkan pro kontra dari kalangan tokoh publik, mulai dari tokoh nasional, pejabat publik, dll.

Salah satunya adalah Rahmat Hidayat Pulungan, Wasekjen PBNU, yang mengatakan, “Para penerima LPDP yang secara sengaja membajak program ini hanya untuk pribadinya adalah tindakan kejahatan intelektual. Sikap mereka yang masa bodoh terhadap situasi bangsa ini adalah pengkhianatan intelektual.” ujar Rahmat kepada Aktualiti.com, Minggu (07/08/2022).

Rahmat, yang juga sebagai tokoh muda NU menjelaskan, kalau LPDP itu bukan program main-main dan kacangan. Itu merupakan terobosan dan langkah serius pemerintah untuk memperbaiki kualitas bangsa Indonesia.

Berbeda dengan apa yang disampaikan anggota DPR RI dari fraksi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih.

Abdul Fikri yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan, tak bijak apabila penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tak mau pulang ke Indonesia dibatasi keinginannya.

“Kalau membatasi mereka untuk berkarya dan berpengalaman kerja di LN (luar negeri), saya kira juga tidak bijaksana. Karena itu HAM, dan kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM,” ujar Fikri dikutip dari Kompas.com, Senin, 8 Agustus 2022.

Tentu banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah penerima LPDP bebas berkarya, lalu apakah jika diwajibkan pulang termasuk penyelewengan HAM? Kemudian bagaimana dengan hak dan kewajibannya?

Mari kita kupas lebih dalam lagi terkait HAM serta hak dan kewajiban dalam konteks penerima beasiswa LPDP (awardee LPDP).

Hak Asasi Manusia tertuang didalam UU No.39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi hak asasi manusia itu melekat pada diri, sifatnya universal, personal, dan sudah diberikan Tuhan sejak lahir.

Apakah ada kaitannya terkait kewajiban pulang bagi penerima LPDP yang lulus, padahal mereka ingin lebih berkarya lagi di luar negeri?

Jelas tidak ada kaitannya sama sekali, karena tidak ada batasan-batasan yang mengekang kebebasan secara universal, misalnya setelah lulus tidak boleh bekerja, tidak boleh berkarya, atau lainnya.

Para lulusan awardee LPDP bebas berkarya, hanya saja wajib pulang ke Indonesia setelah lulus, jadi silahkan berkarya di Indonesia.

Lalu bagaimana kaitan hak dan kewajiban dalam konteks penerima beasiswa LPDP (awardee LPDP)?

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.

Prof. Dr. Notonegoro menjelaskan pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal, harus diterima atau dilakukan.

Sedangkan kewajiban menurut KBBI merupakan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang haru dikerjakan, dilaksanakan. Dalam hal ini menyangkut pekerjaan atau tugas.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dua-duanya harus seimbang, tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya.

Oleh karenanya, para penerima LPDP yang lolos akan mendapatkan hak penuh untuk menjalankan studinya, namun berkewajiban untuk pulang setelah selesai.

Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa, untuk Buku Pedoman tahun 2021 tertuang dalam halaman 30 pada nomor 20.1 dan 20.3 pada Bab 20 tentang Kewajiban Berkontribusi yang berbunyi:

20.1 Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar.

20.3 Alumni yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi di Indonesia, sekurang-kurangnya dua kali masa studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama LPDP ditambah satu tahun secara berturut-turut sejak:
a. tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa luar negeri;
b. tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan internship di luar negeri; atau
c. menyelesaikan studi bagi Penerima Beasiswa menyelesaikan studi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang tidak mengambil internship di luar negeri.

Kecuali bagi PNS yang ditugaskan ke luar negeri, pegawai BUMN di luar negeri, atau pegawai lembaga internasional seperti PBB, World Bank, ADB, dan IDB.

Selebihnya setelah itu semua yang telah lulus diwajibkan pulang dan mengabdi untuk negara.

Kebijakan di atas sejalan dengan tujuan dan spirit yang dibangun di LPDP, yaitu mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang tentunya agar berbakti pada negara.

Spirit atau semangat LPDP tertulis dalam tagline semua laman media sosial resmi dengan hastag #DiriUntukNegeri. Artinya, hukumnya wajib bagi para penerima LPDP untuk pulang setelah lulus dan ikut serta membangun negeri.

Harapannya Lembaga yang berwenang mengelola LPDP tidak terkesan menggampangkan, dan segera mengambil tindakan tegas bagi para pelanggar LPDP yang tak kunjung pulang.

Jika dibiarkan berlama-lama maka bisa menjadi preseden buruk bagi awardee lainnya.

Walaupun angka 138 hanya mewakili 0,9 persen, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil untuk kelalaian lembaga sebesar LPDP yang mengelola dana total per tahun 2022 sebanyak 122 Triliun.

LPDP merupakan kepanjangan tangan negara yang harusnya bisa membina dan mengkanalisasi alumni yang sudah lulus agar bisa berperan dalam pembangunan Indonesia.

Sebanyak 138 pelanggar telah mencoreng integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan yang menjadi core value LPDP sejak 2013.

Bagi para penerima LPDP, kalian adalah tunas bangsa terpilih yang ditanam di tanah negara lain namun dengan biaya sendiri, jadi sadar dan pulanglah jika tidak ingin mendapat sanksi etik dari LPDP maupun sanksi sosial sebagai penghianat intelektual.

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini