Thursday, September 29, 2022
spot_img
spot_img

Buntut Dugaan Penyelewengan, Izin ACT Resmi Dicabut

Jakarta, Aktualiti.com – Buntut pelanggaran peraturan Izin Penyelenggaraan pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi dicabut oleh kementerian Sosial (Kemensos) pada awal Juli 2022.

Melansir Kompas.com, pencabutan ini dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan Yayasan.

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mengungkapkan, pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Muhadjir dalam keterangan tertulis pada Rabu 6 Juli 2022.

Dalam penjelasannya Muhadjir menuturkan, pencabutan izin dilakukan lantaran pemotongan uang donasi lebih besar dari ketentuan yang diatur.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam keterangannya, Presiden ACT yang baru, yakni Ibnu Khajar mengatakan bahwa rata-rata penggunaan dana umat hasil pengumpulan sebesar 13,7 persen.

Baca juga : Lembaga Kemanusiaan Sebesar ACT diduga Gelapkan Dana Umat, Ini Cerita Lengkapnya

“Jelas Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” ungkap Muhadjir.

Dalam keterangan lanjutan, Muhadjir menegaskan pemerintah akan responsif menindak hal-hal yang meresahkan masyarakat.

Setelah pencabutan izin, pihak pemerintah akan langsung menyisir izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Gaji 250 juta Perbulan Petinggi dan Mobil Mewah

Hasil investigasi Tempo memuat fakta-fakta mencengangkan di dalam yayasan ini, mulai dari gaji selangit para petinggi, fasilitas dinas kelas satu, hingga deretan mobil mewah di dalamnya.

Presiden atau Ketua Dewan Pembina akan mendapatkan gaji 250 juta perbulan, dibawahnya Senior Vice presiden yang mendapatkan gaji 150 juta perbulan, di bawahnya lagi ada Vice Presiden yang mendapatkan gaji 80 juta perbulan, di bawahnya ada Direktur Eksekutif yang mendapatkan gaji 50 juta perbulan, dan Direktur akan mendapatkan gaji 30 juta perbulan.

Berbagai fasilitas tambahan juga diperoleh, mulai dari deretan mobil mewah yang bisa dimiliki hingga fasilitas kelas satu untuk perjalanan dinas bagi para petinggi.

Deretan mobil mewah dimiliki para petinggi, misalnya Presiden mendapat tiga mobil, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Pejabat di bawahnya hingga tingkat vice president pun mendapat Pajero Sport. Adapun direktur eksekutif dan direktur masing-masing mendapat Toyota Innova dan Avanza.

Tentu hal ini ramai menjadi perbincangan publik, bahkan sejak Minggu Malam, 3 Juli 2022 lembaga filantropi raksasa ini trending di Twitter dengan berbagai tagar, seperti #JanganPercayaACT, #AksiCepatTanggap, sampai dengan menjadi bahan ledekan dengan tagar #AksiCepatTilep.

Berbagai desakan ke Polri, Kemenkumham dan Kemendagri membongkar penyelewengan dana pun muncul.

Reporter : Dani Az

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini