Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Dirut BPJS Kesehatan Ajukan 2 Kriteria untuk Kartu Rawat Inap Standar

Jakarta, Aktualiti.com – Direktur BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengajukan usul dalam peraturan baru mengenai Kartu Rawat Inap Standar bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melengkapi 12 kriteria yang telah disepakati.

“Kami mengusulkan dua kriteria tambahan yang dirumuskan dalam regulasi KRIS, yaitu akses terhadap dokter dan obat. Hal ini merupakan esensi dari pelayanan kesehatan,” ujar Ghufron dalam siaran pers Minggu, (12/06/2022).

Menurutnya, peserta JKN berhak atas akses terhadap pelayanan kesehatan selama perawatan berlangsung.

“Dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta sebetulnya adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan di manapun ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam program JKN. Apapun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter, dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik,” katanya.

Ia berharap regulator mampu membuat peraturan sesuai dengan kebutuhan agar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dapat berjalan dengan baik.

Baca juga : BPJS Kesehatan Hapus kelas 1, 2, dan 3 Mulai 1 Juli, Apa Penggantinya?

“Harapan kami, regulator menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif melihat dari berbagai aspek agar pelaksanaan KRIS tidak terganjal regulasi yang belum sempurna atau terkesan dipaksakan berjalan sambil regulasi menyesuaikan, karena itu akan berdampak terhadap mutu layanan fasilitas kesehatan, proses verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan hingga kenyamanan peserta JKN itu sendiri,” ucapnya.

Ghufron juga menambahkan agar stakeholder terkait seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementrian Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit dapat memperjelas kesepakatan definisi dan kriteria KRIS sebelum dilakukan uji coba.

Sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI beberapa waktu lalu, DJSN menyampaikan bahwa telah menyepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS. Kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana nonmedis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.

Reporter : Ahmad Widyarma

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini