Friday, October 7, 2022
spot_img
spot_img

Kepala Dinas Pariwisata NTT: Tarif Masuk Rp 3.75 Juta TN Komodo Berlaku 1 Januari 2023

Labuan Bajo, Aktualiti.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan tarif baru masuk pulau Taman Nasional (TN) dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT sebesar Rp. 3.750 juta diberlakukan 1 Januari 2023.

“Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp. 3.750 juta mulai berlaku 1 Januari 2023,” Ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT Zeth Sony Libing yang dilansir antaranews.com Senin (8/8/22).

Wisatawan domestik maupun Internasional diberikan dispensasi selama lima bulan terhitung mulai Agustus hingga Desember dengan tarif tiket awal dari Rp. 150.000 – Rp. 300.000.

Ia juga menjelaskan dispensasi tersebut atas saran Presiden Jokowi dan masukan dari tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Baca juga : Pelaku Usaha Wisata Laboan Bajo Tolak Kenaikan Tarif Rp 3,75 Juta Taman Nasional Komodo

“Pemberian dispensasi ini merupakan atas saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk arahan dari Persiden Jokowi, Pemerintah NTT tentu tetap akan memperhatikan semua masukan dari berbagai pihak seperti masukan dari Bapak Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat, para alim ulama, para pendeta, dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah,” lanjutnya.

Sebelumnya, tarif tiket sebesar Rp. 3.750 juta diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 diundur menjadi 1 Januari 2023. Diduga hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mendasarinya, Pemprov NTT baru akan merumuskan tarif itu ke dalam Peraturan Daerah.

Sementara itu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan akan terus menampung aspirasi masyarakat dan para pelaku usaha di Labuan Bajo terkait rumusan kenaikan harga tiket masuk di Taman Nasional Komodo ini.

“Diskusi ini memegang peranan penting sehingga ada solusi yang menguntungkan berbagai pihak terkait. Kita juga ingin upaya konservasi dan upaya pemulihan ekonomi ini bisa dilakukan¬† secara beriringan,” ujar Sandi dalam keterangan weekly press briefing, Selasa (09/08/2022).

Sandi menilai penundaan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ditampung pemerintah.

“Sekarang saatnya kita melakukan diskursus publik agar upaya kita untuk kebangkitan (ekonomi) ini bisa dilakukan,” ucap Sandi.

Reporter: Dwi Kurnia

Editor : Muhammad Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini