Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Mahasiswa Demo KPK, Desak Tangkap Mafia Dana BPDPKS dan CPO

Jakarta, Aktualiti.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK pada Rabu (18/05) siang tadi.

GPPB mendesak agar KPK segera memanggil dan memeriksa Menko Perekonomian Airlangga Hartanto terkait polemik yang melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Massa aksi GPPB menilai Airlangga adalah salah satu sosok intelektual dibalik isu mafia dana BPDPKS dan minyak sawit (CPO) yang melibatkan pemerintah dan korporasi-korporasi swasta.

Polemik mafia sawit kemudian menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tengah masyarakat.

Airlangga Hartanto merupakan Ketua Komite Pengarah BPDPKS sesuai dengan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020.

“Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS yang berpengaruh dalam menentukan biaya konversi subsidi biodiesel,” ujar Abraham yang merupakan Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi tersebut.

Massa aksi sempat menerobos masuk gerbang gedung KPK sebelum dihadang oleh pihak pengaman.

“Kami menyoroti kinerja BPDPKS. Perlu ditinjau ulang kemana penyaluran dana yang telah dihimpun. Apakah untuk kepentingan masyarakat luas atau justru masuk ke kantong-kantong korporasi swasta. Airlangga dan seluruh jajaran komite pengarah harus bertanggungjawab!,” tegas Abraham.

Menurut keterangan dari situs dpr.go.id, BPDPKS berwenang untuk menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan sawit, untuk kemudian disalurkan ke beberapa sektor.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.66 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pasal (1) dana yang dihimpun melalui BPDPKS digunakan untuk pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, sarana prasarana perkebunan kelapa swit, dan biodiesel.

Menurut keterangan rilis yang diterima oleh tim Aktualiti, hasil telusuran kelompok GPPB menjelaskan bahwa saat ini BPDPKS menghimpun dana +Rp. 139,17 Triliun.

“Yang menjadi catatan kita adalah, dari RP. 139T lebih dana yang diserap BPDPKS tetapi anehnya 80 persen dari angka tersebut dialokasikan untuk subsidi biodiesel. Sedangkan untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) hanya dialokasikan 4,7%. Padahal, sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015, dan Perpes nomor 66 tahun 2018, pengembangan biodisel hanya salah satu tujuan pemanfaatan dana sawit,”

GPPB menilai Airlangga menjadi dalang dibalik besarnya alokasi anggaran dana subsidi BPDPKS kepada beberapa korporasi swasta.

“Kami menemukan dataa bahwa penyaluran subsidi biodiesel oleh BPDPKS pada tahun 2015 s/d 2021 diserap oleh beberapa korporasi besar seperti Wilmar Group (Rp. 39,52T), Musim Mas Group (Rp. 18,67T), Apical/Asian Agri Group (9,94T), Permata Hijau Group (Rp. 8,2T), dan Sinar Mas Group (Rp. 8,17T),” ungkap Abraham.

Menurut keterangan yang diterima tik Aktualiti, massa aksi akan kembali melakukan demonstrasi apabila tuntutan mereka tidak diindahkan oleh KPK atau pihak terkait.

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini