Monday, September 26, 2022
spot_img
spot_img

Mahasiswa Kembali Demo di KPK Terkait Dana BPDPKS

Jakarta, Aktualiti.com – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Melalui aksi tersebut GPPB menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Airlangga Hartanto selaku ketua komite pengarah BPDPKS. Aksi tersebut pada hari Rabu (25/05) siang tadi.

“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Airlangga Hartanto selaku ketua komite pengarah BPDPKS yang berpengaruh dalam menentukan biaya konversi subsidi biodiesel di BPDPKS,” tegas Abraham, koordinator massa aksi.

Sempat terjadi ketegangan antara massa GPPB dengan pihak kepolisian yang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Terlebih ketika pihak kepolisian mencoba merebut paksa alat peraga dari massa aksi.

“Saya meminta kepada pihak kepolisian untuk kondusif. Kawan kami terluka akibat benturan,” teriak salah satu orator dari massa aksi.

Aksi ini merupakan yang kedua kali dilakukan oleh GPPB dengan tuntutan dan titik aksi yang sama. Setelah sebelumnya massa GPPB melakukan aksi di KPK pada Rabu (18/05) satu pekan lalu.

Massa GPPB menyoroti perihal penyerapan dana yang telah dihimpun oleh BPDPKS. Menurut data yang didaptkan oleh GPPB, BPDPKS saat ini menghimpun dana sebesar +Rp. 139,7 Triliun.

“Dari data yang kami dapatkan, dari total dana keseluruhan yang dihimpun oleh BPDPKS, 80 persen dialokasikan untuk subsidi biodisel. Dan yang harus sama-sama kita soroti, subsidi terhadap biodisel ditujukan untuk beberapa korporasi-korporasi swasta,” ungkap salah satu orator.

Sebagai tambahan catatan, beberapa perusahaan penerima subsidi biodisel dari BPDPKS antara lain Wilmar Group senilai RP. 39,52 Triliun, Musim Mas Group Rp. 18,67 Triliun, Apical/Asian Agri Group Rp. 9,94 Triliun, Permata Hijau Group senilai Rp. 8,2 Triliun, dan Sinar Mas Group senilai Rp. 8,17 Triliun.

“Dalam penentuan subsidi biodisel yang banyak dinikmati oleh pengusaha kelapa sawit, sangat kental nuansa konflik kepentingan. Hal ini disebabkan ditunjuknya beberapa pengusaha dalam rapat komite pengarah BPDPKS,” ujar Abraham.

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini