Tuesday, October 4, 2022
spot_img
spot_img

BBM Naik, PBNU: Pemerintah dan DPR Harus Jujur

Jakarta, Aktualiti.com- Pemerintah secara resmi baru saja menaikkan harga BBM subsidi pertalite dan solar hari ini, Sabtu (03/09/2022). Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut berlaku mulai pukul 14.30 WIB.

“Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuain harga dan akan berlaku pada 14.30 WIB,” ungkap Arifin. Kenaikan harga BBM ini mulai berlaku hari ini tanggal 3 September 2022, pukul 13.30 WIB.

Kenaikan BBM tersebut direspon oleh Wasekjend PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan. Ia menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia selalu berimplikasi terhadap harga BBM dalam negeri. Namun, Rahmat menyayangkan setiap pemerintah ingin menaikan harga BBM, selalu menggunakan narasi subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Kita menyesalkan selama 15 tahun terakhir ini. Setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM, selalu yang digunakan adalah narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati oleh orang-orang kaya”, ujar Rahmat kepada Aktualiti.com

Rahmat menilai bahwa persoalan kenaikan harga BBM harus menggunakan sudut pandang yang tepat. Hal tersebut agar tidak terjadi kerugian yang dirasakan baik oleh negara maupun masyarakat.

“Kenaikan BBM ini harus menggunakan sudut pandang yang tepat. Dimana posisi antara negara dan rakyat harus sama. Keduanya harus selamat”, ujarnya.

“Jangan sampai negara selamat, rakyat melarat. Atau sebaliknya rakyat selamat tapi negara sekarat. Negara dan rakyat harus saling melindungi”, tambah Rahmat.

Menurut Rahmat, kekacauan terkait subsisi BBM ini karena sistem subsidi yang terbuka. Artinya, semua orang bisa membeli BBM bersubsidi tanpa kualifikasi yang jelas. Bahkan bisa saja kalangan pengusaha pun membeli BBM bersubsidi.

Atas kekacauan tersebut, Rahmat memaparkan bahwa seharusnya pemerintah menggunakan sistem subsidi tertutup. Masyarakat yang berhak mendapat BBM subsidi harus tercatat dalam data kependudukan. Sehingga pada tatanan operasional, mereka yang bertugas sebagai operator tidak dapat memberikan BBM bersubsidi kecuali kepada yang berhak.

Wasekjend PBNU tersebut juga menilai bahwa DPR gagap dalam memberikan solusi. Setiap kali pemerintah akan menaikan harga BBM, mereka menolak hanya dengan alasan yang populis atau demi menjaga elektabilitas, tanpa disertakan skema penyelesaian masalah yang tuntas.

Terakhir, Rahmat berpesan kepada pemerintah dan DPR agar fokus membangun Single Identity Number (SIN). Data tersebut menurut rahmat bisa menjadi acuan dalam banyak hal, seperti distribusi subsidi BBM, listrik dan lain sebagainya.

“Pemerintah dan DPR harus fokus dan serius membangun SIN. Data yang terintegrasi ini yang akan menjadi acuan banyak hal. Seperti mereka yang berhak mendapatkan subsidi BBM, listrik, kereta api, program keluarga harapan, kartu sembako, dan lain-lain”, pungkas Rahmat.

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini