Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Ferdi Sambo Bisa Terhindar Hukuman Mati, Jika Lakukan Ini

Jakarta, Aktualiti.com – Pakar Hukum Topane Gayus Lumbun mengatakan, “Apakah perlu kita menghukum mati penjahat yang di hadapan masyarakat menggemparkan ini dengan hukuman maksimal itu, ataukah kita bisa mengurangi hukuman itu tapi ada perubahan besar di Lembaga Kepolisian kedepan,” ujarnya dikutip dari chanel Public Virtue Research Institute dalam forum diskusi publik bertajuk Kematian Josua dan Perkara Sambo pada Kamis, 1 September 2022.

Pertanyaan Prof. Gayus muncul setelah berbagai tuntutan atau kehendak masyarakat muncul disebabkan kasus pembunuhan perwira polisi, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J tak kunjung usai.

Pria yang pernah menjabat sebagai salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) tahun 2011 hingga 2018 menjelaskan kondisi tersebut tidak hanya mendorong kelompok masyarakat yang memperjuangkan keadilan (social justice warior) namun juga mendorong penyidik dari kepolisian.

“Tetapi saya menginginkan satu hal lain, bahwa bagaimana para ahli hukum yang ada di tataran itu atau bahkan di semua masyarakat ini bisa memandang kasus ini sebagai bentuk yang lain yaitu legal justice atau keadilan hukum,” ujarnya.

“Jadi kalau ada social justice harus diimbangi dengan legal justice, untuk mengerucut pada kebenaran,” ujar Prof. Gayus.

Prof. Gayus mengharapkan munculnya social justice dan legal justice akan menghasilkan kebenaran yang materiil bukan sekedar formil, artinya kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran yang sesungguhnya terjadi, siapa pelakunya, dimana kejahatan tersebut dilakukan sehingga tidak simpang siur seperti hari ini.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Agusng sudah menyiapkan 30 orang calon jaksa penuntut umum untuk kasus Ferdy Sambo, walaupun kasus tersebut belum selesai dilimpahkan pemberkasannya (P21).

Ancaman yang disiapkan penyidik dijelaskan Topane Gayus adalah pasal 340 subsider 338 Jo 55 dan 56 yang hukumannya mati, 20 tahun, dan seumur hidup untuk 340 nya, sedangkan 338 nya 15 tahun hukumannya.

Kalaupun hari ini kejahatan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo (FS) sudah dimusuhi semua masyarakat, mantan Hakim Agung MA RI mempunyai gagasan tersendiri berdasarkan pengalamannya di dunia peradilan tinggi hampir tujuh tahun.

Walaupun FS sudah dihukum mati sangat mungkin muncul pelaku-pelaku baru dari lembaga tersebut. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya, tercatat sudah menangani 2.000 perkara pembunuhan di seluruh Indonesia buktinya kasus akan selalu ada dan bervariasi.

Oleh karenanya, hukum yang diterapkan jangan hanya hukum yang sifatnya formal saja, namun harus yang substantif yang tidak berhenti pada titik keadilan saja namun sampai pada fase kemanfaatan.

Prof. Gayus menceritakan ada salah satu tokoh Filsuf Hukum terkenal bernama Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa ada tiga elemen penting yang muncul setelah adanya kebenaran yaitu kepastian hukum, kemudian keadilan, serta kemanfaatan.

Pada kasus FS, prof Gayus menginginkan setelah hukum diterapkan pada FS harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya, jadi tidak hanya fokus pada hukuman matinya, namun pada manfaat yang bisa diambil.

“Apakah perlu kita menghukum mati penjahat yang di hadapan masyarakat menggemparkan ini dengan hukuman maksimal itu, ataukah kita bisa mengurangi hukuman itu tapi ada perubahan besar di Lembaga Kepolisian ke depan,” ujarnya terkait kasus FS.

Topane melanjutkan, jika orang tidak perlu dihukum mati jika dia mau membuat kesepakatan dengan membuka semuanya, sejelas-jelasnya, secara terstruktur kejahatan apa yang terjadi di dalam itu karena banyak sekali kelompok-kelompok, kerajaan-kerajaan dan sudah dibuka secara rinci oleh berbagai media.

“Ini yang saya sebut sebagai manfaat, kemanfaatan sebuah putusan, bahwa orang tidak perlu dihukum mati kalau dia mau membuat bergain sama kita, bergaining yang ada adalah dia mau membuka dan tentunya hakim manusia biasa yang terlatih untuk memahami putusannya berat atau ringan itu adalah satu pertimbangan,” ujarnya memaparkan penjelasan di atas.

Walaupun dalam penjelasan selanjutnya Prof Gayus menjelaskan jika FS tidak bisa lagi menjadi justice collaborator karena merupakan pelaku utama secara yuridis formil, namun hakim tidak pernah terikat dengan hal tersebut.

Dalam penerapannya, Prof Gayus melanjutkan penjelasannya bahwa hal ini sangat bergantung kepada hakim bagaimana melihat secara materiil, sehingga hakim bisa saja memberikan pandangan pengurangan hukuman bila FS membantu memperbaiki institusi bukan sebagai justice collaborator.

Reporter: Dani Az

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini