Friday, October 7, 2022
spot_img
spot_img

Optimalisasi Peran dan Fungsi BUMN, Jokowi Terbitkan PP Nomor 23 Tahun 2022

Jakarta, Aktualiti.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Peraturan tersebut diteken Presiden Jokowi pada hari Rabu (8/6/2022).

Komisaris dan dewan pengawas harus bertanggung jawab penuh atas kerugian kerugian BUMN yang dikelolanya. Hal itu tertuang dalam pasal 59 ayat 2.

“Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas,” tulis pemerintah dalam PP 23 Tahun 2022, dikutip Senin (13/06/2022)

Namun demikian, jika sudah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik, serta tidak pumya kepentingan pribadi dan telah memberikan nasihat kepada direksi guna mencegah kerugian, anggota komisaris dan dewan pengawas tak perlu bertanggung jawab jika terjadi kerugian atas BUMN yang dikelolanya.

Baca juga : Teken PP Baru, Komisaris Wajib Tanggung Jawab Jika BUMN Rugi

Aturan yang baru diresmikan tersebut merupakan upaya mengoptimalisasi peran dan fungsi BUMN. Dalam Surat Keputusan nomor 135694 A, disana dikatakan bahwa peraturan tersebut mempertimbangkan dan menekankan tentang peran dan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendukung perekonomian nasional.

Untuk menjaga konsentrasi dan tanggung jawab atas kewajibannya, anggota direksi juga dilarang menjadi calon legislatif (caleg), pengurus partai parpol (parpol), calon kepala daerah dan lainnya.

“Anggota direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” demikian bunyi dari PP No 23 tersebut.

Lebih lanjut, anggota direksi juga dapat diberhentikan jika terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN atau keuangan negara, melanggar etika, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, atau mengundurkan diri.

Direksi juga dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS atau menteri demi tujuan dan kepentingan BUMN. Bila diberhentikan, anggota direksi diberi kesempatan untuk membela diri. Namun, kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan bila anggota direksi tidak keberatan atas pemberhentiannya.

Editor : Mochamad Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini