Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Teken PP Baru, Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol Hingga Cakada

Jakarta, Aktualiti.com – Presiden Joko Widodo resmi meneken PP baru yang salah satunya berisi larangan jajaran direksi, dewan pengawas, maupun komisaris untuk terjun menjadi pengurus partai politik, calon atau anggota legislatif hingga calon kepala atau wakil kepala daerah.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Sebelumnya pada ayat 1 Pasal 22 hanya mengatur tentang keterlibatan direksi di partai politik, sekarang ditambahkan larangan untuk tidak boleh menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah.

Baca juga : Tinjau Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Batang, Jokowi: Saya Senang!

“Anggota direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” demikian bunyi Pasal 22 ayat 1 PP 23/2022, dikutip Minggu (12/6/2022).

PP baru di atas telah diteken Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 dan telah diundangkan pada waktu yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dalam beleid tersebut juga disisipkan pasal tambahan terkait pengangkatan direksi oleh Menteri BUMN harus berdasarkan daftar dan rekam jejak. Menteri BUMN juga diberi wewenang untuk meminta masukan kementerian/lembaga dalam menentukan direksi serta diminta memperhatikan rekam jejaknya.

Baca juga : Jokowi: Indonesia Juga Hentikan Ekspor Bauksit Selain Nikel

Selain itu, direksi BUMN juga bisa diberhentikan di luar ketentuan seperti tidak dapat memenuhi kewajiban dalam kontrak manajemen, tidak dapat melaksanaan tugas, tidak dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar, terlibat gerakan merugikan BUMN dan/atau keuangan negara, melanggar etika dan/atau kepatutan, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan kekuatan hukum tetap maupun mengundurkan diri.

“Selain alasan pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN,” bunyi Pasal 23 ayat 2a PP 23/2022.

Kedepannya, aturan tersebut akan diatur lebih spesifik dalam aturan turunan yang diatur dalam peraturan menteri.

Editor : Mochamad Nur Habib

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini