Friday, October 7, 2022
spot_img
spot_img

Mulai Tahun Depan, Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Wajib Mobil Listrik

Jakarta, Aktualiti.com – Mulai tahun depan kendaraan dinas para pejabat pemerintahan beralih ke mobil listrik.

Hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Inpres yang mengatur penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas masing-masing bidang.

Inpres yang diterbitkan yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut penelusuran dari Tim Aktualiti, inpres tersebut ditunjukan kepada pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada tingkat kabupaten atau kota.

Mulai dari pejabat kementerian dimana ada 12 kementerian yang diintruksikan secara khusus yang terdiri dari, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pertahanan (Menhan) dan, Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek).

Lalu Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri Bappenas/ Kepala BPPN), Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Menteri Investasi.

Selain kepada jajaran kementerian, Inpres tersebut juga ditujukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Inpres tersebut terbit pada tanggal 13 September 2022 bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (pemda).

Di dalamnya memuat tiga (3) poin umum yang isinya, pertama, menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kedua, menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Ketiga, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

Reporter: Dani Az

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini