Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img

Pembunuhan Brigadir J, ICJR: Semua Pelaku ‘Obstruction of Justice’ Harus Diproses Pidana

Jakarta, Aktualiti.com – Proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J masih terus berkembang. Terbaru, penyidik menetapkan Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka pada Selasa (9/8/2022).

Selain Ferdy Sambo, sebanyak 56 personel Polri diperiksa terkait pembunuhan Brigadir J, sebanyak 31 orang diduga melanggar kode etik. Diketahui, 11 personel telah dilakukan penahanan di Mako Brimob Polri.

Menanggapi hal itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa di samping proses penyidikan terhadap pembunuhan Brigadir J, proses penyidikan terhadap tindak pidana obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para anggota Polri juga harus berjalan.

“Tidak hanya berhenti sampai sidang dan sanksi etik, namun proses pidana terhadap semua pelaku juga tetap harus ditempuh,” tulis ICJR dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8/2022).

Dijelaskan ICJR, Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti dengan maksud supaya tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penegakan hukum.

“Bahkan, hukuman terhadap pelaku yang menjabat sebagai aparat penegak hukum tersebut seharusnya bisa diperberat dibanding jika pelakunya warga sipil, sebab aparat tersebut diberi kewenangan besar yang kemudian disalahgunakan,” terang ICJR.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J akan berlanjut pada dugaan adanya obstruction of justice.

Adapun upaya menghalangi proses penegakan hukum dalam kasus ini yaitu karena adanya upaya merusak tempat kejadian perkara atau TKP dan menghilangkan barang bukti.

Menurut Mahfud, pencopotan kamera pengawas CCTV di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo dikategorikan tidak hanya pelanggaran etik, namun bisa masuk ranah pidana.

“Jadi pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik, karena tidak cermat atau tidak profesional. Namun, sekaligus juga bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice dan lain-lain,” ujar Mahfud, dilansir dari Kompas TV, Rabu (10/8/2022).

Reporter: M. Fajar Sodik

Terkait

terhubung

0FansLike
0FollowersFollow
10FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Terkini